Sistem Ekonomi Terpimpin

Dalam era demokrasi terpimpin, Presiden soekarno menjalankan sistem Ekonomi Terpimpin. Dalam sistem ekonomi ini, presiden secara langsung terlibat dan mengatur perekonomian. Seluruh kegiatan perekonomian terpusat pada pemerintah pusat. Akibatnya, kegiatan perekonomian di daerah menjadi terganggu dan menurun.

Istilah sistem ekonomi terpimpin dicetuskan oleh Soerjadi. Soerjadi memakai nama sistem ekonomi terpimpin karena istilah tersebut dipakai oleh MPRS dan terdapat UU. Soerjadi berpendapat bahwa ekonomi terpimpin adalah kebalikan dari perekonomian liberal. Menurutnya, ekonomi liberal adalah kehidupan ekonomi dimana mekanisme harga dijadikan pedoman dalam proses produksi dan pemerintah tidak turut mempengaruhi perkembangan harga tersebut, dan jika pemerintah turut campur mempengaruhi mekanisme harga, maka sistem ekonomi tersebut disebut ekonomi terpimpin (Soerjadi, 1965). Soerjadi menambahkan bahwa ekonomi terpimpin adalah ekonomi berencana, ekonomi yang digerakkan oleh suatu rencana yang dibikin dan dilaksanakan secara sadar oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan ekonomi.

Volume uang yang meningkat akibat defisit dan arus uang yang cepat, tidak membangkitkan produksi atau melancarkan distribusi barang. Beberapa usaha untuk memecahkan masalah permasalahan ekonomi Indonesia pun dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah melalui deklarasi ekonomi pada 28 Maret 1963. Akan tetapi, kebijakan ini tidak bisa mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia.

Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan tiga buah kebijakan di bidang ekonomi pada 17 April 1964. Namun kebijakan-kebijakan itu ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia.

sumber : 

http://www.anneahira.com/masa-demokrasi-terpimpin.htm